Saturday , January 20 2018
Home / Berita Terbaru / Rekomendasi Fraksi PKS Terhada PPAPBD 2014

Rekomendasi Fraksi PKS Terhada PPAPBD 2014

Contoh_Logo_Baru_PKS

 

PKS-Subang.Org, Subang – Rekomendasi Fraksi PKS Terhada PPAPBD 2014

 

  1. Penanganan asset

Asset merupakan sumberdaya yang penting bagi Pemerintah Daerah sebagai salah satu penopang pendapatan asli daerah, oleh karena itu kami Fraksi PKS memandang perlunya Pemerinatah Daerah untuk mengelola asset secara memadai dengan cara disediakannya petugas khusus disetiap OPD yang menangani Dalam pengelolaan asset, serta pemerintah daerah harus mengunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, panatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan tuntutan ganti rugi. agar asset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah.

  1. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Terkait dengan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Fraksi PKS memandang perlu adanya Proses  penyelesaian secara serius dengan cara mengembalikan ke kas daerah atas segala kerugian sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK.

  1. Penyelesaian BUMD PT Subang Sejahtera

Selanjutnya barkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Subang Sejahtera, Kami FPKS merekomendasikan agar BUMD PT Sejahtera tersebut di liquidasi atau di bubarkan saja mengingat selama ini hanya manjadi beban serta BUMD tersebut tidak lagi prospek dan pembubarannya tetap mengidahkan peraturan yang berlaku. serta Aset Pemda agar di kembalikan serta dipertanggungjawabkan oleh pengelola

  1. Peningkatan PAD

Kami Fraksi PKS meminta kepada para OPD dengan serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat itu merupakan filosofi otonomi daerah, dimana untuk mewujudkan kemandirian daerah disegala segi kehidupan diukur melalui pendapatan daerah. Dan diharapkan dengan PAD yang meningkat Kabupaten Subang bisa malaksanakan semua urusan pemerinatahan dan pembangunannya dengan maksimal.

  1. Peningkatan peran Inspektorat Daerah

Berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel, Fraksi PKS memandang perlu adanya penyikapan yang serius dan sistematis. Dimana selama ini peran inspektorat daerah hanya sebagai pengawas internal yang dilibatkan dalam pertanggungjawaban pelaporan saja.

Kami berpendapat peran inspektorat bisa dimaksimalkan dari mulai Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan sudah barang tentu pertanggungjawaban Pelaporan, sehingga diharapkan dengan peningkatan peran tersebut akan semakin terrealisainya good governance di Kabupaten Subang.

  1. Penyerapan APBD di setiap OPD

Hal lain berkaitan dengan rekomendasi Fraksi PKS adalah berkaitan dengan penyerapan anggaran yang sesuai dengan program di setiap OPD,dan  kami memandang bahwa pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan dibuatkan ranking di setiap bulannya lalu  disebarkan ke seluruh unit kerja perangkat daerah, dengan harapan ini menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan seluruh OPD dalam menyerahkan SPJ secara teratur.

  1. Pemberian sanksi

Terkait dengan hal tersebut kami Fraksi PKS memandang bahwa Kepala Daerah memberikan sikap tegas kepada pejabat baik pengguna anggaran PPK maupun PPTK yang tidak serius dalam menyelesaikan masalah. [heru]

This Post Has Been Viewed 104 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *