Home / Berita Terbaru / Pembelajaran Politik Dari Pengesahan RUU Pilkada

Pembelajaran Politik Dari Pengesahan RUU Pilkada

images

PKS-Subang.org – Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat  melainkan dipilih oleh anggota DPRD. Reaksi pun bermunculan baik yang setuju maupun yang menolak. Bagi sebagian masyarakat, pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD dipandang sebagai suatu bentuk perampasan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD jauh lebih baik karena dapat menghemat anggaran negara sekaligus menghilangkan potensi konflik horizontal seperti yang selama ini terjadi.

Berdasarkan pengalaman Pilkada yang pernah digelar di banyak daerah, berbagai persoalan selalu menyelimuti baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pencoblosan. Mulai dari politik uang, intimidasi terhadap warga, hingga penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye sering kali mewarnai hajatan lima tahunan tersebut. Bahkan, akibat perbedaan pilihan, tak jarang konflik antar masyarakat maupun di dalam keluarga pun tak terhindarkan.

Tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh setiap calon kepal daerah secara tidak langsung telah memaksa mereka untuk mencari “penghasilan tambahan” saat mereka berhasil meraih kursi panas tersebut. Akibatnya, tak jarang mereka pun berusaha untuk mendapatkan dana tambahan tersebut dari sumber yang tidak halal. Berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), setidaknya ada 222 kepala daerah di seluruh Indonesia yang menjadi tersangka kasus  korupsi (Republika, “28/02/2013”). Jumlah tersebut belum termasuk kasus korupsi yang melibatkan gubernur Riau dan Gubernur Banten yang baru-baru ini menjadi koleksi tahanan KPK.

Adapun terbatasnya akses masyarakat untuk mengenal rekam jejak calon pemimpin serta parpol yang mengusungnya menjadi kendala utama dalam mendapatkan calon pemimpin yang jujur dan amanah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik maupun penyelenggara Pilkada kepada masyarakat. Akibatnya, unsur subjektivitas pun lebih mendominasi pada saat pemilih menentukan pilihannya.

Di sisi lain pemilihan kepala daerah oleh DPRD pun bukannya tanpa kelemahan. Terbatasnya “stok” calon pemimpin yang disuguhkan, secara tidak langsung telah menutup kesempatan bagi  mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas untuk tampil menjadi seorang pemimpin hanya karena tidak memiliki kendaraan politik. Selain itu pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikhawatirkan akan semakin menyuburkan transaksi politik diantara parpol yang memiliki kursi. Pada akhirnya, praktik monopoli kekuasaan di daerah pun menjadi tak terhindarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa kedua sistem pemilihan kepala daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian yang jauh lebih penting dari itu semua adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar cerdas dan bijak dalam menyikapi setiap keputusan politik   yang tidak dikehendaki. Hal ini dikarenakan, baik atau buruknya kualitas pemimpin maupun wakil rakyat tak dapat dilepaskan dari peran masyarakat itu sendiri yang pada saat Pemilu 9 April lalu memilihnya. Oleh karenanya kontrol terhadap kinerja wakil rakyat maupun lembaga eksekutif selama lima tahun ke depan perlu dilakukan agar tugas yang dibebankan kepada pundak mereka dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian masyarakat pun tidak hanya menuntut hak politik mereka untuk memilih (calon) pemimpinnya, namun juga melaksanakan kewajiban politiknya dalam mengawasi jalannya pembangunan.

Penulis : 

ramdhan

 

 

 

 

 

 

Ramdan Hamdani S.Pd

– Guru SDIT Alamy Subang,

– Staff Pusat Sumber Belajar SMAIT Assyifa-Boardingschool Subang

Blog : www.pancingkehidupan.com

 

 

This Post Has Been Viewed 46 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *