Home / Berita Terbaru / Pandangan Umum Fraksi PKS Berkaitan Dengan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Pandangan Umum Fraksi PKS Berkaitan Dengan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

IMG-20150803-WA0013

PKS-Subang.Org, Subang – Pandangan Umum Fraksi PKS Subang berkaitan 3 Raperda. Dibacakan oleh Aleg PKS , Raska .

 

Sidang dewan yang kami hormati

Selanjutnya kami Fraksi PKS akan menyampaikan secara tersusun Pandangan umum Fraksi berkaitan dengan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Raperda)

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Kami Fraksi PKS berpendapat bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efesiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya, bagaimana pemerintah daerah memadai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah daerah yang sebenarnya.

Akuntasi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Dan Fraksi PKS menyambut serta sependapat dengan akan dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan ini bisa memaksilkan lemahnya system pengendalian internal pengelolaan keuangan dimana hal tersebut menjadi salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan opini disclemer dari BPK RI selaku auditor pemerintah dan selanjutnya Fraksi PKS mengusulkan Raperda dimaksud dibahas dalam forum panitia khusus.

 

2. RAPERDA KABUPATEN SUBANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk TAHUN 2015

Sebagaimana disampaikan Saudara Bupati bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, beberapa upaya sedang dilakukan. Salah satunya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui pemamfaatan potensi kekayaan daerah untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga, yaitu berupa penyertaan modal.

Fraksi PKS melihat pula bahwa dalam rangka memenuhi regulasi peraturan Bank Indonesia nomor 12/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, mewajibkan setiap bank untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis bank secara sehat.

Terkait dengan hal itu kami Fraksi PKS mendukung dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut karena secara yuridis normative Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kepada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, harus berdasarkan pada peraturan daerah. Sedikit saja yang ingin kami tanyakan, berapa besaran rencana Penyertaan Modal untuk PT. BJB ? dan berapa % (persen) peningkatan PAD dari deviden tambahan penyertaan modal PT BJB tersebut ?

 

3. RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) & PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2016.

Sidang Dewan yang kami hormati

Sebagaimana difahami bersama bahwa Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS ) Tahun 2016 merupakan proses lanjutan dari mekanisme penyususnan RAPBD yang memuat pokok pokok kebijakan penyusunan APBD Tahun 2016 yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala daerah dan Pimpinan DPRD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016. Subtansi pokok kedua dokumen tersebut memuat kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Ada beberapa point penting yang diamanahkan dalam Permendagri nomor 52 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1, diantaranya :

  • Adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah,
  • Prinsip Penyusunan APBD;
  • Kebijakan Penyusunan APBD;
  • Teknis Penyusunan APBD; dan Hal hal khusus Lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut ini FPKS ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kami FPKS mengapresiasi dengan rencana pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar sekitar 298,43 atau meningkat sekitar 18,87 dari APBD tahun 2015 namun kami berpandangan bahwa proyeksi tersebut bisa ditingkatkan lagi lebih dari 300 miliar mengingat akses transportasi yang semakin terbuka dengan hadirnya jalan tol yang secara langsung dan tidak langsung berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten subang, mohon tanggapan?
  2. Mohon penjelasan penurunan dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 5,69% yang berakibat pada penurunan dana perimbangan tahun 2016 ?
  3. Mohon penjelasan berkenaan dengan Belanja Daerah pada tahun 2016, yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,01 Trilyun, jika dibandingkan dengan Belanja daerah tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Dimana belanja daerah pada tahun 2014 sebesar 2,169 Trilyun dan tahun 2015 sebesar 2,350 Trilyun.
  4. Mohon penjelasan penurunan belanja langsung pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan Belanja Langsung pada tahun 2015. Pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 784,2 Milyar, Sedangkan belanja langsung pada APBD tahun 2015 sebesar 806 Milyar. Fraksi PKS mendukung kebijakan anggaran tahun 2016 yang diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Subang yang dirumuskan melalui 5 Gerakan pembangunan Untuk Rakyat (5 Gapura), gapura permata, intan, emas, perak dan Serasi.

 

Fraksi PKS berpendapat bahwa untuk mempercepat capaian target Visi Kabupaten Subang yang dirumuskan melalui 5 Gapura dimaksud, maka Pemerintah Daerah harus lebih serius meningkatkan anggaran belanja langsung dan secara perlahan mengurangi besaran belanja tidak langsung. Sehingga proporsi Belanja Langsung dan tidak langsung semakin seimbang. Paling tidak anggaran Belanja langsung untuk tahun-tahun kedepan minimal 1 Trilyun rupiah. Mohon tanggapannya

  1. Mohon penjelasan proyeksi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 yang cukup besar, yaitu sebesar 242,06 Milyar. Kenapa bisa Silpa sebesar itu ? Tidakkah Rencana Silpa 2015 itu bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan 2015?

 

Selanjutnya, Kami mengusulkan berdasarkan pengalaman setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang membutuhkan biaya besar, pemerintah daerah diharapkan mulai menyiapkan anggaran dalam bentuk dana cadangan sehingga pada saat pilkada 2018, Pemerintah Daerah tidak terbebani dengan biaya yang sangat tinggi.

Sidang Dewan yang kami hormati

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Subang atas, 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kiranya bisa memberikan masukan yang berharga dalam pembahasan Panitia Khusus dan memberikan kontribusi bagi kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di kabupaten Subang . Mohon maaf atas segala kekurangan.

Subang, 3 Agustus 2015

This Post Has Been Viewed 1,788 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *