Thursday , December 13 2018
Home / Berita Terbaru / Mewujudkan Swasembada Sapi

Mewujudkan Swasembada Sapi

RBUTerpenuhinya kebutuhan daging dan susu sapi merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat memiliki kecukupan gizi yang baik. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kesehatan serta postur anatomi tubuhnya yang (mendekati) ideal. Kenyataan menunjukkan, daging dan susu sapi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi sebagian kalangan, protein hewani tersebut masih dianggap sebagai makanan yang cukup mewah sehingga hanya dapat dinikmati pada moment – moment tertentu saja seperti hari raya idul fitri maupun idul adha. Adapun harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang mengandung protein hewani lainnya seperti ayam menjadi alasan utama bagi sebagian masyarakat untuk tidak menjadikan daging sapi sebagai pilihan utama. Namun demikian, permintaan terhadap daging sapi tetaplah tinggi sehingga pemerintah harus tetap mengimport dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Jika dikalkulasikan, jumlah import daging sapi dan sapi hidup setara dengan 800 ribu ekor sapi per tahunnya.

Tingginya jumlah permintaan daging sapi tersebut tentunya akan menjadi peluang tersendiri apabila dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Sebaliknya, berbagai kerugian akan dialami oleh bangsa ini apabila kita tetap menggantungkan kebutuhan akan daging sapi ini kepada negara lain. Adapun berkurangnya cadangan devisa negara secara signifikan merupakan salah satu kerugian yang akan dialami oleh bangsa Indonesia dalam jangka panjang apabila kebijakan import dalam jumlah yang cukup tinggi tetap dipertahankan. Jika diasumsikan harga untuk satu ekor sapi adalah Rp. 20 Juta dan permintaan sapi import sebanyak 800 ribu ekor / tahun, maka cadangan devisa kita setidaknya akan berkurang sebesar Rp.16 trilyun per tahunnya. Masalah tentunya akan lebih besar apabila import tetap dilakukan sekalipun nilai tukar rupiah sedang terpuruk.

Selain berkurangnya cadangan devisa negara, kebijakan import sapi dalam jumlah yang cukup besar juga berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan khususnya di pedesaan secara signifikan. Jika diasumsikan kebutuhan hidup masyarakat sebesar 40 juta rupiah per tahun, maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 16 triliun sesungguhnya mampu menghidupi sedikitnya 400 ribu kepala keluarga. Artinya, apabila pemerintah mampu memberdayakan masyarakat di pedesaan melalui usaha sapi, maka secara tidak langsung pemerintah telah memberikan peluang kerja yang cukup luas kepada masyarakat sekaligus mengamankan cadangan devisa negara.

Adapun potensi hilangnya sumber pupuk organik hayati merupakan kerugian lain yang akan ditanggung oleh bangsa ini apabila kebijakan import (daging) sapi dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Jutaan ton pupuk oragnik yang berasal dari kotoran dan urine sapi akan terbuang begitu saja apabila proses penggemukan sapi dilakukan di negara lain. Padahal, pada tahun 2017 saja pemerintah menganggarkan lebih dari 31 triliun rupiah untuk subsidi pengadaan pupuk bagi para petani. Besarnya anggaran tersebut tentunya akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih produktif.

Di lain pihak, mengeluarkan moratorium import sapi dalam waktu dekat pun sangat sulit dilakukan apabila kita tidak memiliki stok daging sapi serta sapi hidup dalam jumlah yang mencukupi. Penghentian import secara total saat ini hanya akan menimbulkan persoalan baru, yaitu melonjaknya harga daging sapi secara signifikan yang bermuara pada meningkatnya nilai inflasi. Tidak hanya itu, pemotongan sapi betina produktif di dalam negeri pun akan semakin tak terhindarkan apabila penghentian import tidak disertai dengan kesiapan secara matang. Oleh karenanya, diperlukan kajian secara mendalam dan terukur sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak luas bagi masyarakat.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri di masa yang akan datang, idealnya kita memiliki sapi betina produktif setidaknya sebanyak 2,5 kali lipat (2,5 x 800.000 = 2 juta ekor indukan) dari jumlah sapi yang diimport. Artinya, jika indukan sapi tersebut beranak sedikitnya 80 persen saja, maka kita akan memperoleh anakan sapi sebanyak 1,6 juta ekor per tahun. Dari jumlah tersebut, jika sapi yang diperbolehkan untuk disembelih 50 persen nya saja (800 ribu ekor), maka kita tetap memiliki cadangan sebesar 800 ribu ekor. Artinya, dengan jumlah sapi yang ada kita tidak perlu melakukan import dari negara lain.

Meskipun begitu, untuk mewujudkan swasembada sapi sebagaimana kita harapkan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan peran tegas pemerintah serta partisipasi dari masyarakat. Adapun dikeluarkannya peraturan yang melarang pemotongan sapi betina produktif dapat dijadikan salah satu instrument oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada sapi di masa yang akan datang. Larangan tersebut diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan sapi di dalam negeri yang diperbolehkan dipotong agar ketersediaan sapi tetap terjaga. Di samping itu memacu jumlah pertumbuhan indukan – indukan baru pun hendaknya terus dilakukan melalui berbagai penelitian.

Selain melarang pemotongan sapi betina produktif, adanya aturan yang mewajibkan para importir sapi untuk juga memiliki usaha pembibitan sapi pun mutlak dilakukan. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan upaya edukasi kepada para pengusaha agar tidak selalu mengandalkan produk import dan lebih memberdayakan potensi masyarakat di dalam negeri. Di samping itu adanya aturan yang mengharuskan usaha perkebunan sawit terintegrasi dengan peternakan sapi pun dapat dijadikan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada sapi. Dengan menerapkan Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT), cukup banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Limbah yang dihasilkan dari perkebunan sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran sapi yang berbentuk padat maupun cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hayati bagi tanaman sawit. Dengan begitu, kesuburan tanah akan tetap terjaga dan dapat menghemat biaya untuk keperluan pakan ternak.

Adapun pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan dapat digunakan untuk mendorong terwujudnya swasembada sapi apabila dikelola dengan baik. Penggunaan dana CSR yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat khususnya peternakan sapi diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan sekaligus mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada sapi. Dalam hal ini diperlukan itikad baik dari perusahan – perusahaan yang ada serta dorongan dari pemerintah pusat dan daerah agar dana CSR yang tersedia dapat difokuskan pada usaha pengembangan peternakan sapi.

Selain cara – cara di atas, pembatasan alih fungsi lahan pun menjadi sangat penting dalam upaya menjaga ketersediaan pakan ternak. Perkembangan dunia industri hendaknya tidak serta merta mengurangi jumlah lahan produktif yang saat ini tersedia. Sebaliknya, dunia industri sebaiknya bersinergi dengan para pengusaha yang bergerak di bidang agribisnis dalam menjaga ketersediaan lahan. Berkurangnya lahan produktif untuk keperluan pembangunan pabrik – pabrik ataupun perumahan secara tidak terkendali tentunya akan berdampak pada terganggunya ekosistem yang ada. Jika dibiarkan, hal tersebut akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Adapun masyarakat hendaknya tidak tergiur dengan keuntungan sesaat yang mereka dapatkan dengan menjual lahan – lahan produktif yang mereka miliki.

(Tulisan Diatas Merupakan Opini Ir. Ridho Budiman Utama yang dimuat di Koran Pasundan Ekspress Edisi 13 Oktober 2018)

This Post Has Been Viewed 24 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *