Friday , December 15 2017
Home / Berita PKS / Meraih Kemerdekaan yang Hakiki

Meraih Kemerdekaan yang Hakiki

KemerdekaanEuforia kemenangan yang ditunjukkan oleh seluruh masyarakat di penjuru tanah air seakan menjadi pemandangan rutin menjelang peringatan hari kemerdekaan. Beragam acara digelar oleh warga secara swadaya untuk memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia tersebut. Mulai dari melaksanakan upacara bendera, mengadakan perlombaan bagi anak-anak maupun orang dewasa, sampai dengan menghias rumah sendiri maupun fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitar, seakan menjadi tradisi yang hingga saat ini tetap lestari. Mereka seakan ingin menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan yang diraih 72 tahun silam itu merupakan anugerah Tuhan yang perlu untuk disyukuri oleh generasi saat ini.

Di tempat berbeda nampak sebagian kalangan yang justru mempertanyakan kembali tentang makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan penuh pengorbanan itu. Bagi mereka, kondisi yang kita rasakan saat ini masih jauh dari makna kemerdekaan yang hakiki. Berbagai argumen pun mereka utarakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa negeri tercinta ini belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan.

Adapun ketergantungan ekonomi kepada negara lain menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam negeri saja tak jarang kita harus mengimport dari negara lain. Ironisnya, barang kebutuhan yang kita import tersebut merupakan barang seharusnya dapat kita produksi sendiri di dalam negeri apabila pemerintah benar-benar memiliki political will yang kuat untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Import garam yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu contoh dari fenomena yang dimaksud.

Hal lain yang dipandang sebagai persoalan serius dan membuktikan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya mereka adalah tingginya utang luar negeri yang dimiliki. Hingga hari ini, pemerintah Indonesia tercatat memiliki utang lebih dari 3.700 triliun rupiah dengan bunga yang cukup tinggi. Besarnya beban yang harus ditanggung tersebut tentunya mendatangkan implikasi yang tidak sederhana bagi penyelenggaraan roda pemerintahan maupun kehidupan rakyat Indonesia. Beberapa program strategis pemerintah dipastikan akan terganggu akibat terbatasnya dana. Adapun masyarakat terpaksa harus ikut menanggung beban dengan tidak lagi menikmati subsidi subsidi dan berakibat pada naiknya harga-harga.
Selain berdampak pada kehidupan masyarakat di dalam negeri, besarnya hutang luar negeri maupun tingginya nilai import juga akan berdampak pada lemahnya daya tawar Indonesia di mata dunia. Ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan bukti bahwa saat ini kita belum mampu mengangkat dagu ataupun membusungkan dada saat ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan negeri ini. Hal ini patut dimaklumi mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara pemberi utang di samping negara-negara lainnya.
Selain kedua hal di atas, kemerdekaan berpendapat di muka umum pun menjadi isu hangat yang saat ini tengah dibahas. Upaya pemerintah dalam memerangi berita-berita yang menyesatkan (hoax) dinilai telah melenceng dari tujuan awalnya. Sebaliknya, sikap “alergi” terhadap kritik yang ditunjukkan oleh pemerintah mengakibatkan rasa takut yang luar biasa di kalangan masyarakat. Pernyataan dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengancam akan memperkarakan pihak-pihak yang menyebut tarif listrik mengalami kenaikan patut kita sayangkan.

Untuk dapat meraih kemerdekaan yang hakiki, tak ada pilihan lain bagi kita selain mengisi kemerdekaan hari ini dengan mempersembahkan kinerja terbaik kita kepada bangsa ini. Dalam hal ini kemampuan (pemerintah) Indonesia untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki menjadi modal dasar yang harus dimiliki untuk menjaga negeri yang sebentar lagi akan menerima bonus demografi ini. Meningkatkan produktivitas warga melalui pendidikan formal maupun non formal merupakan langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintahan saat ini.  Hal ini tentunya akan mampu mengurangi ketergantungan kepada negara lain secara signifikan. Selain itu pemerintah pun diharapkan mampu menahan diri untuk tidak menambah jumlah utang kepada negara lain dengan jalan membuat skala prioritas dalam penyusunan program. Adapun kritik atau masukan dari masyarakat hendaknya dipandang sebagai rasa kasih sayang mereka kepada pemimpinnya sehingga sangat patut untuk didengarkan. ((Tulisan ini merupakan Opini Kang Agus Masykur yang Dimuat di Koran Pasundan Ekspres Edisi 19 Agustus 2017))

 

This Post Has Been Viewed 12 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *