Home / Berita Terbaru / LOGIKA LUCU PILKADAL

LOGIKA LUCU PILKADAL

download

PKS-Subang.org – Beberapa hari ini Saya intens diskusi dengan teman-teman mahasiswa dan beberapa kawan lain terkait RUU Pilkada. Umumnya mereka terbagi dua blok : Pro Pilkada Langsung VS Pro Pilkada via DPRD. Masing-masing mengungkapkan argumennya masing-masing. Pendukung pilkada langsung menjelek-jelekkan DPRD, demikian pula sebaliknya, pendukung pilkada via DPRD mengungkap data kekurangan pilkada langsung. Ada yang logis berbasis data dan ada pula yang irasional, ganjil nan lucu.

Saya ingin sharing logika-logika lucu yang muncul dalam dialektika pilkada langsung VS pilkada via DPRD. Saya pilih istilah lucu supaya tidak ada yang tersinggung. Pisss… ^_^ He… he…

Pertama, Pilkada via DPRD tidak demokratis! <<~ Hellooow… Sejak kapan pemilihan via DPRD itu tidak demokratis? Pancasila sila keempat belum diubah Bro… Pilkada langsung maupun pilkada tak langsung (via DPRD) keduanya demokratis dan punya landasan hukum di negeri ini.

Kedua, Pilkada via DPRD kembali ke zaman orde baru! <<~Hellooow… Baca lagi gih, di era orde baru gak ada pilkada via DPRD. Zaman orde baru yang memilih kepala daerah adalah Presiden. DPRD hanya mengajukan nama-nama calon ke Presiden. Pilkada via DPRD adalah PRODUK REFORMASI yang ditetapkan dalam UU No 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi lagi dg UU 32 tahun 2004.

Ketiga, “Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sudah pernah dilakukan dan dievaluasi. Dan hasilnya demokrasi semu, korupsi masterpiece (gila2an kelas kakap), hutang negara, dll. Masa kita mau jatuh di lubang yg sama??? Gak kan..?” <<~ Hellooww… Data dari mana ini ya? Evaluasi orde baru atau evaluasi pilkada via DPRD ya? Pilkada via DPRD itu hanya 5 tahun dari 1999-2004. Jangan gunakan evaluasi orde baru untuk menjelek-jelekkan pilkada via DPRD di era reformasi. Duh, Jaka Sembung bawa lonceng…

Keempat, “Kualitas anggota DPRD tidak mumpuni. Di Cimahi 50% anggota DPRD hanya lulusan SMA. Masa mau menyerahkan kepada mereka? Langsung saja sama rakyat!”. <<~ Helloowww… Lupa ya kalau rakyat yang memilih di pilkada langsung banyak yang tak lulus SMA, SMP, bahkan SD.

Kelima, Pokoknya Tolak pilkada oleh DPRD! Tolak RUU Pilkada”<<~ Hellooow… Jika teman2 menolak RUU Pilkada maka yang akan berlaku otomatis masih UU 32 tahun 2004 yang hasil evaluasi format pilkada langsungnya banyak masalah…

Tahukah teman2 bahwa UU No 32 tahun 2004 yang jadi acuan pilkada langsung sebenarnya juga mengatur pilkada via DPRD jika terjadi kepala daerah dan atau wakilnya berhalangan tetap? Lihat pasal 108 deh.

Tahukah teman2 bahwa UU No 32 tahun 2004 yang jadi acuan pilkada langsung pun sebenarnya juga mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Presiden (agak mirip zaman orde baru), yang teknisnya sama sekali tidak melibatkan rakyat secara langsung lho. Cukup diusulkan Mendagri (utk penjabat gubernur) atau diusulkan gubernur (untuk penjabat bupati/walikota). DPRD pun sbg wakil rakyat hanya pertimbangan saja, tidak bisa mengusulkan calon. Lihat pasal 34, 226, dan 234 ya…

Jika teman2 menolak sama sekali pemilihan via DPRD, harus konsisten dengan menolak UU No 32 tahun 2004 juga dong karena di dalamnya masih ada pemilihan kepala daerah oleh DPRD…

Kemudian, utk situasi seperti di pasal 108 UU 32 tahun 2004, harus pilkada langsung juga kah? Atau pilkada via DPRD?

Kalau memilih pilkada via DPRD, berarti Anda tidak konsisten menolak pilkada via DPRD….

Kalau memilih pilkada langsung, berapa besar kemudharatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan kembali pilkada langsung untuk pejabat yang masa jabatannya hanya beberapa bulan atau tahun yang kurang dari 5 tahun…

 

Teman-teman mahasiswa…

Bukalah mata… Jangan terjebak dengan konflik elit dengan segala opini yang dibangunnya…

Elit Pendukung pilkada via DPRD mengungkap data2 dan fakta kekurangan pilkada langsung : biaya tinggi, korupsi 30% kepala daerah, munculnya pemodal sbg rulling class baru (sebagiannya asing. para pemodal diberi konsesi, kuasa pertambangan diberikan kepada pemodal saat pilkada dll), money politic massif di masyarakat, birokrasi yg tdk stabil (banyak PNS yang dipindahkan ke pelosok karena tidak mendukung kepala daerah terpilih saat pilkadal) dll.

Sayangnya pendukung pilkada langsung bukannya menyampaikan data yang membantah data pendukung pilkada via DPRD, justru mendiskreditkan kredibilitas anggota DPRD hasil pilihan langsung rakyat, dg menutup mata fakta mengerikan hasil pilkada langsung.

Bukan pula mengajukan format yang diyakini meminimalisir potensi keburukan pilkada langsung.

Dan mahasiswa ikut2an menari di genderang para elit. Bersikap mendukung atau menolak dengan alasan2 yang mayoritas copy paste opini yang dibangun elit. Ketika alasan2 itu dibedah, ternyata mudah dipatahkan karena kurang dibangun oleh data dan fakta. Lebih dominan main perasaan, like and dislike, common sense.

Belum ada solusi alternatif yang original mahasiswa.

Mahasiswa hanya ikut berbaris di blok pro atau di blok kontra.

Tanpa ide segar berbasis rasionalitas yang kokoh dan pisau analisis ilmiah khas intelektual mahasiswa…

Kalau saja ada ide segar khas mahasiswa. Mahasiswa bisa berdiri tegak di hadapan pro dan kontra RUU Pilkada dan berkata kepada mereka. “Kami punya ide baru yang lebih mak nyus! Dan inilah usulan mahasiswa….”

 

Pro dan Kontra boleh-boleh saja… Tapi jangan sampai sikap itu dibangun dengan statemen dan alasan lebay nan lucu seperti di atas ya… ^_^

Sumber : indrakusumah.com

 

Untuk referensi tambahan silakan baca artikel beriktut ini:

1. KORUPSI DAN PILKADA ~>> http://www.intriknews.com/2014/09/korupsi-dan-pilkada-sebuah-komplemen.html

2. MAHASISWA DAN RUU PILKADA ~>> http://indrakusumah.com/mahasiswa-dan-ruu-pilkada/

This Post Has Been Viewed 128 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *