Home / Berita Terbaru / Anggaran Pendidikan 2012 Perlu Pemerataan Akses dan Distribusi

Anggaran Pendidikan 2012 Perlu Pemerataan Akses dan Distribusi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada tahun 2012 sebesar Rp 289,96 triliun. Jumlah itu mencapai 20.2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya mencapai Rp1.435 triliun. Sedangkan anggaran yang dikelola Kementrian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) khusus bidang pendidikan tahun 2012 mencapai Rp 64,3 triliun. 

Mendikbud dalam Rapat Kerja bersama DPR menjelaskan ada 17 prioritas program yang akan dijalankan pada 2012. Diantara prioritas tersebut adalah subsidi siswa miskin dan penuntasan rehabilitasi ruang balajar pendidikan dasar.

Menurut Nurhasan Zaidi, anggota Komisi X FPKS DPR-RI, prioritas anggaran Kemendikbud tahun 2012 terlalu banyak. Mendikbud membuat banyak program tetapi amanat UUD 1945 untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis belum tercapai juga. Lebih dari 60 persen SD dan SMP di Indonesia belum memenuhi standar pelayanan minimum.

Terkait dengan sekolah rusak, Kemendikbud merencanakan membangun 131.526 ruang kelas rusak berat dengan anggaran 17,5 trilyun yaitu 8 trilyun dari Dana Alokasi Khusus dan 9,5 trilyun dari APBN pemerintah pusat. Nurhasan yang akrab disapa Kang Dede menekankan perlunya memperhatikan pemerataan akses dan distribusi. Meskipun anggaran tersedia melimpah, jika tidak terserap di daerah yang membutuhkan maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa.

Nurhasan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemerataan akses dan distribusi  anggaran pendidikan di daerah. Hal yang minimal harus tersedia adalah data dasar. Bagaimana situasi pemenuhan akses pendidikan dasar di daerah? Apa kebutuhan daerah terkait dengan pendidikan dasar, berapa banyak dan dimana lokasinya. Data ini sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan distribusi program di pusat. 

Dalam acara reses di Kabupaten Subang, Kang Dede manekankan perlunya sinergi antara pemda dan pemerintah pusat dalam pencapaian pendidikan dasar gratis bagi masyarakat.[]


 

Alwin Khafidhoh
Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)
Tenaga Ahli Komisi X-FPKS DPR RI
Gd. Nusantara I Lantai 3 Ruang 341
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

This Post Has Been Viewed 71 Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *